Saat menuju Gedung Negara Grahadi Surabaya, massa aksi dari kaum petani menggenakan topi caping dan membawa spanduk bertuliskan keresahannya, (20/10).
Actasurya.com – Aksi demo atas penolakan UU Omnibus Law di Surabaya kembali berlanjut pada Selasa, 20 Oktober 2020. Aksi yang akan berlangsung selama kurun waktu tiga hari itu, dilakukan sampai tuntutan massa dari elemen buruh dan petani disetujui oleh Presiden Jokowi.
Sekitar pukul 16.00 WIB massa aksi dari elemen buruh, petani, dan mahasiswa mulai berdatangan. Mereka tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibuslow (GETOL) untuk menyuarakan aspirasinya tepat di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Dari pantauan awak Acta Surya, aksi demo yang berlangsung serentak di sejumlah kota.Terlihat aparat kepolisian tak berseragam menyisir lokasi dan menangkapi ratusan orang terduga pembuat onar.
Dilansir dari surabaya.tribunnews.com, setidaknya 169 orang yang terindikasi berniat melakukan anarkisme saat demo berlangsung. Beberapa diantaranya membawa bom molotov, minuman keras, pilok untuk vandalisme, serta senjata tajam.
Massa aksi yang membludak membawa spanduk bertuliskan kalimat bernada protes bertagar #Mositidakpercaya, sementara pihak aparat kepolisian memasang spanduk bertuliskan kalimat bermakna polisi akan mengawal massa aksi jika demo berlangsung damai, juga disertai aksi bagi-bagi masker kepada para demonstran.
Salah satu elemen massa aksi berorasi menggunakan pengeras suara, mengajak agar aksi perlawanan ini terus berlanjut hingga Presiden Jokowi membatalkan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
“Gerakan ini akan terus berlanjut dan akan berlipat ganda. Sampai presiden membatalkannya!,” seru salah satu komando orasi.
Di penghujung sore salah seorang komando membacakan pernyataan sikap gerak Omnibus Law yang diikuti oleh para massa aksi.
Pernyataan sikap gerak Omnibus Law menuntut presiden RI dan DPR RI untuk :
1. Menerbitkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja.
2. Usut Tuntas Tindakan Represif Terhadap Massa Aksi di Seluruh Indonesia dan Tuntaskan Pelanggaran HAM.
3. Mengecam Surat Himbauan Terhadap Sosialisasi Perkuliahan Daring dan UU Cipta Kerja oleh Kemendikbud yang Tidak Demokratis Karena Melarang Mahasiswa Berekspresi.
4. Wujudkan Independensi Dunia Pendidikan.
5. Sahkan Segera Rancangan UU PKS.
6. Cabut UU ITE.
7. Jalankan Reforma Agraria Sejati Sebagai Syarat Pembangunan Industri Nasional yang Mandiri dan Berdaulat Tanpa Harus Bergantung pada Investasi Asing.
8. Wujudkan demokrasi sejati.
Sekitar pukul 18.00 WIB, lewat pengeras suara aparat kepolisian membubarkan massa aksi dan mengucapkan terima kasih karena telah menjalankan demo dengan tertib dan damai, sekaligus meminta massa membubarkan aksi demo.
“Hayo para demonstran segera pulang dan terima kasih sudah menjalankan demo dengan tertib dan damai,” seru Polisi. (N/F: frd)
