Mulut Dibungkam, Pena Melayang “Kritik Harus Tetap Jalan”

Tek, kotek, kotek,

Ada menteri tukang ngobyek.

Blok, goblok, goblok,

Kita ganyang menteri goblok.

Actasurya.com – Itu adalah lirik nyanyian perjuangan yang diteriakkan lantang oleh Soe Hok Gie dan kawan-kawan UI saat longmarch dari Salemba-Rawamangun setelah harga bensin naik pada tahun 1966.

Tulisan-tulisan kasar di tembok-tembok dan angkutan umum seperti “RAKYAT MELARAT, MENTERI-MENTERI FOYA-FOYA DI HI”, “MENTERI JANGAN NYABO MELULU!”, “JUAL EMAS MONAS BUAT BAYAR GAJI PEGAWAI”, adalah pemandangan sehari-hari selama orde lama. Ya, Gie dan kawan-kawannya di UI, dan beberapa universitas di Jakarta dan Bandung, turun ke jalan, mendatangi gedung-gedung pemerintahan, berorasi, mendatangi kantor surat kabar untuk me-release berita demonstrasi, dengan tujuan menggulingkan rezim Soekarno yang dianggap kotor dan korup. Saat itu, Soekarno marah sekali dan menuduh mahasiswa tidak tahu adat karena para mahasiswa menuduh menteri-menterinya goblok, dan marah karena aksi-aksi mahasiswa tersebut.

Namun mahasiswa tak berhenti disitu, di Bogor, rumah pribadi istri Soekarno, Hartini, dicoret-coret dengan perkataan-perkataan yang tidak sedap seperti, “SARANG SIPILIS.”, “LONTE AGUNG ISTANA.”, “LONTE GERWANI AGUNG.” dan lain sebagainya. Ditambah dengan aksi-aksi mahasiswa ditempat-tempat lain, segala bentuk pemberontakan mereka lakukan, tak pulang ke rumah selama berhari-hari, rapat dan diskusi untuk menyusun strategi demonstrasi esok hari, demi menggulingkan kekuasaan orde lama yang dianggap cacat.

Sekitar tahun 1991, puisi penyair rakyat dari Solo, Widji Thukul  yang saat ini hanya bisa kita kenang karena menjadi korban penghilangan paksa ’98  adalah pembakar semangat kawan-kawan yang sedang berdemonstrasi untuk membela hak rakyat. Di tahun yang sama, mahasiswa UGM melakukan aksi mogok makan menuntut demokratisasi lembaga pemerintahan mahasiswa kepada pihak kampus.

Saat itu, Budiman Sudjatmiko yang saat ini kita kenal sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP  dan teman-temannya menciptakan lagu yang beberapa tahun kemudian menjelma api besar yang membakar semangat kawan-kawan untuk menumbangkan orde baru. Ya, lagu Darah Juang, yang populer dinyanyikan band Marjinal. Lagu itu diciptakan untuk anak-anak muda diseluruh Indonesia yang terlibat dalam perjuangan demokrasi. Mereka adalah kaum muda yang sedang bergulat melawan birokrat-birokrat kampus yang merepresi hak demokrasi mahasiswa, juga anak-anak muda lainnya yang berjuang dengan cara yang berbeda-beda.

Perjuangan untuk demokrasi terus berlanjut dan melahirkan bibit-bibit baru, mereka yang didominasi mahasiswa, terus melawan dan mendesak pemerintah, meski harus diganjar pukulan, penyiksaan, penculikan, penghilangan paksa, dan segala bentuk intimidasi yang dilalukan pemerintah untuk mematikan pergerakan mereka dan membungkam suara mereka. Ternyata, perjuangan panjang mereka terbayar mahal, tahun 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI.

Era reformasi, 1998-sekarang, kebebasan berekspresi dan berpendapat nyatanya tak disambut dengan hangat dan terbuka oleh pihak-pihak tertentu, terlebih, penguasa. Beragam kasus yang berawal dari protes, kritik, demonstrasi, pembelaan hak-hak, berakhir dengan keputusan sepihak bahkan hilangnya nyawa. Kriminalisasi aktivis lingkungan dan okupasi lahan di beberapa daerah, hilangnya nyawa Salim Kancil, aksi kamisan didepan istana negara yang tak pernah digubris, aksi masyarakat Kendeng, Sukoharjo, Kulonprogo, adalah teks-teks berita yang kita baca, bagai angin lalu, lewat begitu saja ditelinga sang penguasa.

Namun perlawanan terhadap ketidakadilan tak pernah surut, 5 November 2018, Citra Maudy, reporter dan penulis artikel “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” dari Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM dipanggil Polda Yogyakarta, setelah menerbitkan laporan tersebut dengan alasan penulisan artikel dianggap janggal. Laporan tersebut mendapat perhatian masyarakat luas.

Media lokal maupun nasional menerbitkan berita-berita lanjutan. Dukungan juga datang lewat sebuah petisi mencari keadilan bagi “Agni” dengan #KitaAgni untuk mendesak pihak UGM menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang dialami Agni, dan menghukum pelaku dengan tegas, ditandatangani 252.895 orang. Beberapa media juga menerbitkan cerita tentang dugaan kekerasan seksual di kampus-kampus lain, di Bali, Bandung, Depok, Jakarta, dan Yogyakarta.

Sebelumnya, pada Juni 2018, jurnalis Serat.id Zakki Amali dilaporkan ke polisi karena pemberitaan plagiat Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes). Kasus ini dianggap mengancam kebebasan pers mahasiswa yang berada di masing-masing kampus. Dan yang terbaru adalah, kasus pencabutan izin penerbitan dan pemecatan pengurus media Suara USU.

Pencabutan tersebut dilakukan setelah Suara USU mengunggah cerpen berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Didekatnya” pada Senin malam, 18 Maret 2019. Cerpen tersebut dianggap pihak kampus pro LGBT. Setelah kampus memanggil dan mempertanyakan maksud cerpen tersebut, rektor memutuskan untuk mencabut SK Suara USU. Rektor menilai cerpen itu meresahkan civitas USU, karena bahasanya terlalu vulgar dan tidak pantas diterbitkan di ranah akademis.

Namun lagi lagi, mati satu tumbuh seribu. Kawan-kawan mahasiswa di Indonesia terutama kawan-kawan persma dari berbagai Universitas yang memberikan simpati dan dukungannya untuk Suara USU, melakukan aksi-aksi untuk menguatkan Suara USU. Beredar #RektorTakutCerpen dan #MatiSatuTumbuhSeribu, serta aksi penulisan 1000 cerpen untuk Rektor USU, dengan tema sensitif: LGBT, Papua Merdeka, Ateisme, Ganja. 

Nyatanya, reformasi dan demokrasi tak benar-benar membebaskan hak bersuara, berekspresi, hak-hak pembelaan, perlindungan diri dan golongan. Kita masih harus tunduk pada aturan-aturan resmi pemerintah. Kalau berani berpolah, siap-siap dihadang polisi dan kawan-kawannya. Seperti teman-teman mahasiswa Papua yang menggelar penggalangan dana untuk banjir beberapa waktu lalu di lampu merah Surabaya, yang berakhir dibubarkan Satpol PP dengan alasan “Kalian belum urus surat ijin” Wah! Saat ini rasa solidaritas untuk saudara kita saja harus dibatasi surat ijin, konyol sekali. Suara-suara kita mahasiswa berusaha diredam, aksi-aksi kita dihalang, digagalkan, aktivis-aktivis di pidanakan, kita ditekan, dipaksa diam dan tunduk, bungkam lebih baik, yang terpenting bisa lulus dengan nilai terbaik, bukan begitu?

Dari semua peristiwa di lingkungan akademis ini, saya semakin yakin bahwa kita tidak pernah berhenti melawan. Entah berupa kritik langsung atau tulisan, aksi solidaritas, dan lain sebagainya. Perlu digaris bawahi bahwa melawan adalah suatu hal yang mulia, kita rebut kembali hak-hak yang seharusnya dimiliki, membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya formalitas, tapi realitas. Seperti apa yang ditulis Widji Thukul beberapa tahun lalu, “Hanya Ada Satu Kata, LAWAN!”.

Penulis : Izzatul Mucharrom