HMI Tuntut 7 Keadilan di Depan DPRD Surabaya

Actasurya.com – Menengok banyak persoalan di Indonesia yang belum dituntaskan oleh pemerintah, baik dari segi persoalan sosial, hukum, politik, ekonomi, bahkan merujuk pada pendidikan. Membuat Indonesia hingga saat ini belum berdikari, sebab mengalami kenaikan impor di setiap tahunnya.

Oleh karena itu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Surabaya berunjuk rasa di  depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya, meminta suara dari anggota dewan yang sedang mengadakan rapat paripurna. Terdapat tujuh tuntutan dari HMI yang mewakili setiap persoalan yang menurut mereka belum terealisasi, Jumat (21/09).

“Pertama pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi kelemahan rupiah ini, apakah nanti bentuknya itu adalah kebijakan yang sifatnya panjang atau menyeluruh. Jangan sampai tindakannya temporer, hari ini yang kita rasakan adalah kebijakan temporer. Kebijakan temporer itu tidak bisa membangun fundamental perekonomian kita itu yang kita pertanyakan,” ujar Andik Setiawan, Ketua Umum demonstran.

Tuntutan terhadap pemerintah yang kedua yakni, ingin menyetop impor beras, sebab dengan begitu akan mencederai para petani yang ada di negara Indonesia. Ketiga, 150 mahasiswa demonstran menuntut untuk mencabut peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.
“Kita menyayangkan betul bahwa pemuda-pemuda kita yang angka penganggurannya semakin tinggi. Karena angka pengangguran semakin tinggi, ada kebijakan yang membebaskan tenaga asing itu masuk ke Indonesia tanpa berbahasa Indonesia, tanpa memiliki skill,  nah ini yang kita pertanyakan dan kita perjuangkan jangan sampai peraturan ini diteruskan,” jelasnya pada point ketiga.

Keinginan keempat dari HMI yaitu, segera menuntaskan kasus agraria yang ada di Indonesa. Kelima, terapan pemerataan dan pembukaan kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari pesan kelima yaitu semacam pendidikan hanya berlaku pada orang pintar dan kaya saja, lantas yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan yang bodoh, apakah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Biaya pendidikan terus meningkat, membuat peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi semakin terbatas. Apalagi jika pemberlakuan persyaratan pendaftaran SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah.

Keenam yakni, menegakkan demokrasi deliberatif yang artinya memberikan kesempatan dan memberikan ruang publik untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi. Terakhir, HMI menuntut tindak tegas dari aparat negara yang represif terhadap aksi mahasiswa.

Harapan Andik ketika bertemu dengan anggota dewan yakni mereka harusnya menyuarakan aspirasi lebih dari pada mahasiswa yang berdemo, dan juga ingin menyampaikan rekomendasi terhadap para dewan dan fakta kesepahaman. Jika hal tersebut dilakukan, akan menjadi langkah dari HMI memperjuangkan pendapatnya.

“Kita adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul. Lah kalau ini ada yang berpendapat kemudian di represi, bagaimana demokrasi negara kita itu yang kita tuntut,” harapnya.

Setelah berdemo menyuarakan suara di depan gedung DPRD Kota Surabaya, 15 mahasiswa unjuk rasa dipertemukan oleh Anggota Komisi C, yakni Buchori Imron dan Mochamad Machmud.

HMI dipertemukan oleh Anggota Komisi C, yakni Buchori Imron dan Mochamad Machmud.

Menanggapi aspirasi dari 15 mahasiswa yang berkumpul di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Mochamad Machmud Anggota Komisi C menjawab keresahan dan tuntutan dari demonstran. Machmud membenarkan apa adanya, jika dolar sudah naik menjadi 15 ribu.

Machmid memberi harapan kepada mahasiswa demonstran, bahwa ia (anggota dewan) akan menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah pusat. Menampung aspirasi dari HMI dan semua itu dilakukan untuk para mahasiswa yang resah dengan keadaan Ibu Pertiwi.
Jika tuntutan mengenai tenaga asing, DPRD Surabaya sudah memiliki Perda. Bahwa Machmud yang sebagai Anggota Dewan Komisi C sudah membuat Perda, tentang perlindungan tenaga kerja lokal, dan sudah ada di Surabaya.
“Kami mendahului karena presiden sudah mengeluarkan Pilpres. Perda inisiatif DPRD. Sudah dikirim ke wali kota tapi belum di kembalikan sama Wali Kota,” terangnya.
Di dalam pertemuan itu, ia menginginkan agar para mahasiswa melanjutkan perjuangan.

“Kita ini tidak menentukan apa-apa, tidak ikut membuat dolar sampai naik, tapi kita kena dampaknya, sama dengan sampean (demonstran) disini DPRD wajib menerima aspirasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat supaya adil membuat kebijakan,” tutupnya. (N/F : Esti)